Marzuki Alie :“NEGARA BERKEWAJIBAN MEMENUHI HAK-HAK RAKYAT ATAS PENDIDIKAN, PELAYANAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN”
Berita & Investigasi, Tobasamosir.
Ketua DPR - RI, DR. H. Marzuki Alie. SE. MM melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tobasamosir, kamis( 14/11/13). Di kabupaten Taput Marzuki Alie mengunjungi Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Silangkitang Tarutung untuk memberikan kuliah umum tentang hak-hak rakyat dan kesetaraan pembangunan yang juga di ikuti oleh Bupati Kab.Taput Torang Lumbantobing beserta Sejumlah pimpinan SKPD dan Undangan lainnya.
Selanjutnya Agenda dari calon Presiden ini lebih banyak di Kabupaten Toba Samosir. Dimulai jamuan makan oleh bupati Tobasa Pandapotan Kasmin Simanjuntak di rumah dinas Bupati Tobasa.
Selepas itu, Marzuki Alie bersama istri diarak ke lapangan Sisingamangara Balige untuk penyambutan dan pemberian cinderamata berupa seperangkat pakaian adat batak oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat. Selanjutnya Ketua DPR- RI, Marzuki Alie memberikan ceramah umum dihadapan DPRD, PNS, Mahasiswa dan ribuan masyarakat Tobasa. Dalam ceramah, Marzuki berjanji, tahun 2014 nanti seluruh WNI akan memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.
" Awal tahun 2014, akan kita undangkan" katanya dihadapan ribuan warga. Lebih lanjut dikatakan, program ini terimplementasi dengan prinsip gotong-royong, sehingga kesetaraan pembangunan juga akan tercapai dengan baik dan benar.
Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi isteri Ibu Asmawaty, melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Kamis (14/11) di Balige, Kabupaten Toba Samosir. Dalam kunjungan kerjanya ini, Marzuki Alie memberikan ceramah umum kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tobasa, yang dilangsungkan di Lapangan Sisingamangaraja XII. Balige. Sebelum ceramah, setibanya di lokasi, Marzuki Alie yang didampingi Bupati Tobasa, Pandapotan Kasmin Simanjuntak dan Anggota DPR RI Jhony Allen Marbun, mendapat sambutan hangat dari warga yang hadir, khususnya dari kelompok masyarakat Adat Toba, yang pada kesempatan tersebut memberikan seperangkat pakaian Adat Batak.
Marzuki Ali merasa tersanjung atas sambutan masyarakat adat Toba, sekaligus atas pemberian seperangkat pakaian adat yang langsung dikenakannnya. Sambutan hangat warga yang diberikan, menurutnya telah menjadikan serasa berada di kampung halaman sendiri, mengingat dirinya juga berasal dari daerah Sumatera.
Dalam ceramah umum yang disampaikannya, Ketua DPR RI Marzuki Ali mengangkat topik “Hak-Hak Rakyat dan Keseimbangan Pembangunan”. Menurutnya, sesuai konstitusi, disebutkan bahwa Negara berkewajiban setidaknya harus memenuhi hak-hak rakyat atas pendidikan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan. “Apabila ketiga hak tersebut dipenuhi, negara kemudian menuntut rakyatnya untuk mencintai negeri ini”, ujarnya dihadapan warga yang hadir memadati Lapangan Sisingamangaraja, Balige, Tobasa.
Dalam konteks pendidikan, menurutnya, pemerintah dan DPR telah memberikan perhatian di bidang ini. Salah satu contohnya, saat ini pemerintah telah memberikan penghargaan yang cukup kepada para pahlawan tanpa tanda jasa (guru/dosen-red). Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan penghargaan kepada guru sebagai pekerjaan profesi, sehingga dari segi penghasilan, guru/ dosen berbeda dari pegawai negeri sipil biasa.
Penghargaan ini menurutnya, harus menjadi tantangan bagi para guru untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitasnya dalam mendidik siswa/i menjadi orang-orang yang berguna, cerdas dan berpengetahuan serta memiliki akhlak dan empati sosial yang baik. Apabila ini bisa dilakukan, dia meyakini, kedepan bangsa ini akan dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul memikirkan bangsa dan negaranya. Ditambahkan, kondisi ini juga akan mendukung kesiapan Indonesia, dengan sumber daya manusia yang unggul dalam menghadapi Asean Free Trade Area/ Asean Free Trade Agreemet, yang akan mulai bergulir pada tahun 2015 mendatang.
Di bidang pelayanan kesehatan, Marzuki Alie menyatakan, pemerintah dan DPR telah mengesahkan undang-undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKS). Dengan undang-undang ini, katanya, ditegaskan kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia terhitung Januari 2014 dan berlaku secara nasional. “Kalau dulu ada istilah, orang miskin dilarang sakit, Kalau sekarang orang miskin sakit, dilarang bayar”, katanya. Untuk 2014, disebutkan, bagi 86 juta jiwa warga negara Indonesia yang tidak mampu, telah disiapkan anggaran sebesar 20 Triliun bagi warga negara yang tidak mampu membayar iurannya.
Terkait dengan hak rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan, Marzuki menyebutkan, banyak profesi warga negara yang harus dibantu. Untuk mewujudkannya, salah satu contoh katanya, untuk masyarakat petani telah ditetapkan Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Petani yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat petani yang mayoritas masih miskin. Dengan undang-undang ini, petani dijamin untuk dapat menggarap lahan pertanian minimal 2 Ha, terjaminnya penyediaan bibit, pupuk, teknologi pertanian serta adanya asuransi gagal panen yang dibayar negara. Contoh lainnya, untuk profesi pedagang, Marzuki mengakui bahwa setelah 68 tahun merdeka, negara ini belum memiliki undang-undang yang mengatur perdagangan. Karena itu, pihaknya telah menyiapkan rancangan undang-undang untuk mengatur perdagangan, yang salah satunya bertujuan untuk melindungi pedagang kecil dan pasar tradisional.
Marzuki juga menambahkan, untuk percepatan pembangunan desa, telah direncanakan untuk mengalokasikan dana desa pada APBN berdampingan dengan APBD yang pola pelaksanaannya dengan metode Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Seusai ceramah umum yang disampaikannya, Marzuki Alie juga memberikan kesempatan kepada elemen masyarakat yang hadir untuk menyampaikan aspirasi dan usulan sehingga dapat dipertimbangkan maupun diperjuangkan untuk direalisasikan. Dalam dialog interaktif, dengan moderator Anggota DPR RI Jhony Allen Marbun, salah seorang tokoh masyarakat, menyampaikan aspirasi dan masukan, diantaranya percepatan pembentukan Provinsi Tapanuli dan kejelasan status kawasan hutan yang ditetapkan melalui SK 44 Tahun 2005. Juga disampaikan aspirasi yang momohon dukungan pemerintah pusat kepada Pemkab Tobasa sebagai tuan rumah penyelenggaraan Festival Danau Toba Tahun 2014.
Ceramah ini juga dihadiri Ketua DPRD Tobasa, Sahat Panjaitan, Wabup Tobasa Liberty Pasaribu, Kajari Balige Harly Siregar, Sekdakab Tobasa Liberty Manurung, Kapolres Tobasa AKBP Edy Faryadi, Pabung Dandim 0210/TU Mayor A. Sidauruk, para Anggota DPRD Tobasa, Pinca Bank Sumut Balige Nelson Hutapea, tokoh Adat Forkala, pimpinan Parpol/ OKP/ Ormas, para Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemkab Tobasa dan undangan lainnya.
Selepas ceramah umumnya, rangkaian kunjungan kerja Ketua DPR RI ini, dilanjutkan dengan pemberian kuliah terbukan bagi mahasiswa/i IT Del Sitoluama di Laguboti. Kegiatan lainnya dirangkai dengan temu kader Partai Demokrat di Tobasa mengingat kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembinan DPP Partai Demokrat.(A.L)
