Tarutung (Sumut)Pada level Pemerintahan Daerah, pengaruh kultur dan tradisi paternalistik yang memposisikan Kepala Daerah sebagai 'strong man' ternyata masih begitu melekat kuat dan berpengaruh. Fenomena kebobrokan semacam ini tentu berpotensi untuk tumbuh suburnya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam lingkungan Pemerintahan yang dibawahi oleh sang 'strong man' tersebut.Pada 29 Juli 2010 yang lalu, sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, Joni Manalu, SE., Mantan Kabag Umper (Umum dan perlengkapan) disekretariat Pemkab. Taput telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi senilai Rp. 373.233.831,-, terkait pengadaan pakaian dinas PNS Tahun 2007 dan divonis kurungan penjara 1 tahun 4 bulan. Dengan adanya putusan tersebut maka "JM" walaupun sudah bebas patut disebut sebagai koruptor.Dikatakannya, j hal ini benar telah terjadi maka tindakan Bupati Taput Torang Lumbantobing ini dinilai tidak layak dan hanya menambah citra buruk dunia birokrasi Indonesia khususnya di Sumatera Utara.
"Apalagi Joni Manalu SE yang diduga ipar dari Bupati Taput Torang Lumbantobing telah melakukan tindakan korupsi yang pada prinsipnya merupakan suatu kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Karena selain mencoreng nama, turut juga merugikan Negara dan bangsa. Bagaimana negeri ini tidak hancur jika pemerintahannya di jabat oleh koruptor,” ujar ketua LSM.BPPK Ri DPD.Kab.Taput Harapan Sagala kepada bbprinews. Akan tetapi setelah JM bebas dari jeruji besi dan menghirup udara kebebasan. Jabatan empuk yang sempat ditinggalkannya, kini kembali diperolehnya. Kok bisa mantan narapidana koruptor memimpin SKPD. Bahkan sesuai pantauan LSM BPPK RI DPD.Kab.Taput, JM yang juga adalah adik ipar Torang Lumbantobing (Bupati Kab. Taput) kembali bekerja sebagai staf dikantor Inspektorat Kab. Taput,setelh itu beberapa bulan kemudian JM sekarang menduduki jabatan sebagai sekretaris pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Taput. Sedangkan Kadis diinstasi tersebut sampai saat kini kosong. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. J.Purba yang dikonfirmasi BPPK RI atas hak tersebut, tidak bersedia memberikan penjelasan. Joni Manalu SE menjadi Sekretaris Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara. Karena Joni merupakan eks narapidana kasus korupsi pengadaan baju dinas PNS , nah bilamana dengan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 800/4329/SJ tertanggal 29 Oktober 2012, perihal pengangkatan kembali PNS dalam jabatan struktural. Yang didalamnya tertuang larangan Mendagri Kepada para gubernur, bupati dan wali kota untuk mengangkat atau mempertahankan PNS mantan napi sebagai pejabat di struktur pemerintahan daerah," . Karena selain mencoreng nama, turut juga merugikan Negara dan bangsa. Bagaimana negeri ini tidak hancur jika pemerintahannya di jabat oleh koruptor,” ujar ketua LSM.BPPK Ri DPD.Kab.Taput Harapan Sagala kepada bbprinews.
Dijelaskannya, jika hal ini benar terjadi maka tindakan Bupati Taput Torang Lumbantobing benar-benar sudah melemahkan semangat reformasi birokrasi di negeri ini, dan dikualifisir ada semacam tindakan kongkalikong yang dilakukan oleh Bupati Taput Torang Lumbantobing dibalik diangkat dan dilantiknya Joni Manalu SE menjadi Sekretaris Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tapanuli Utara. "Karena patut diduga pelantikan tersebut hanya bertujuan untuk membuka akses Bupati demi melanggengkan kekuasaannya serta meraup keuntungan semata. jelasnya.Oleh karena itu,menurut Ketua LSM.BPPK RI DPD.Kab.Taput kiranya Menteri dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengklarifikasi serta memberikan sanksi tegas kepada Bupati Tapanuli Utara Torang Lumbantobing. Karena dikualifisir telah melanggar Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 800/4329/SJ serta patut diduga tidak bersungguh-sungguh dalam membangun semangat gerakan anti korupsi di daerah Pemerintahannya di Kab.tapanuli Utara.
@_ bppkrinews-dari berbagi sumber.
|
