Ketua DPP.LSM BPPK RI JONSON PURBA SH
BPPKRINEWS-Jakarta.
Koalisi partai politik pendukung pemerintahan SBY-Budiono nantinya , diharapkan bertujuan mempunyai tujuan yang jelas. Koalisi partai politik yang selama ini dinilai hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan, bukan koalisi yang terbentuk untuk bekerja sama dalam berpikir, bekerja serta berevaluasi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
Visi dari koalisi partai sebelumnya dinilai sebagai bentuk ‘pembodohan rakyat’. “Koalisi partai untuk pendukung pemerintahan SBY-Budiono, dinilai beberapa pihak hanyalah sebatas bagi-bagi kekuasaan, terutama jatah dalam kabinet,” tegas Jonson P, Ketua Umum LSM Badan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Republik indonesia (LSM BPPK-RI).
Sejatinya kata Jonson, koalisi partai politik itu tidak semata-mata untuk merebut Menteri. Koalisi katanya harus terbentuk dengan dasar Visi, dan misi yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan awal. “Kesepakatan yang dituangkan dalam komitmen harus dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.
Menolak koalisi karena keberpihakan terhadap kepentingan rakyat merupakan tindakan yang harus dilakukan partai politik untuk menarik simpati dari masyarakat. Hal ini menurut Jonson, untuk saat ini dilakukan PDI Perjuangan. “Kalau komitmen PDIP untuk tetap menjadi partai oposisi seperti dikatakan Maruarar Sirait, selaku Ketua PDIP yang dengan secara tegas menyebut tidak ada celah partainya untuk bergabung dalam koalisi adalah upaya untuk mengembalikan keterpurukan negara ini,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui Sikap PDIP untuk tetap menjadi partai oposisi sudah final dinyatakan dalam kongres PDIP di Bali, beberapa waktu lalu. “Kami minta direlakan saja jadi oposisi,” ujarnya Maruarar Sirait usai mengikuti rapat di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung Jakarta Selatan, Kamis (3/3) lalu.
Menurut dia, PDI Perjuangan konsisten sebagai partai yang ideologis, memilih berada di luar pemerintahan. “Itu sudah final,” ujar Ara, panggilan Maruarar. Ketegasan yang sama, kata dia, ditunjukkan juga oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Kami ingin menunjukkan bahwa PDIP bukan partai pragmatis.”
Dalam rapat itu, kata Maruarar, PDIP tidak menyinggung soal koalisi ataupun reshuffle kabinet. “Kami hanya membicarakan soal program jangka pendek,” katanya.
Namun soal reshuffle dan adanya tawaran agar PDIP masuk dalam kabinet, menurut Maruarar, partainya demokratis dan memberikan pilihan. Pilihannya adalah jika bergabung harus melepaskan atribut sebagai kader PDIP. “Kami hargai tawaran (masuk kabinet), soal ada yang mengambil itu pilihan sendiri bukan partai,” katanya.
Soal Puan Maharani yang diberi tawaran dan sudah melakukan pembicaraan dengan pihak Istana untuk mengisi posisi di kabinet, dia enggan menjawab. Maruarar mengaku tak tahu menahu soal adanya pembicaraan itu.
Sementara itu, Politisi Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono meminta anggota partai politik koalisi pendukung pemerintah untuk tidak saling memojokkan, sebaliknya menahan diri. “Saya percaya maksud pernyataan beliau (Presiden SBY), agar seluruh anggota koalisi untuk tetap bersatu dan kembali mematuhi serta konsisten melaksanakan butir-butir kesepakatan untuk mengawal dan mendukung sukses pemerintah SBY-Boediono sampai akhir masa tugas tahun 2014,” ujarnya di Jakarta, Kamis (3/3), pekan lalu.
Menurut mantan Ketua DPR ini, sejak Kabinet Indonesia Bersatu-II terbentuk, semua anggota koalisi sudah menyatakan sepakat melaksanakan tugas sesuai kapasitas dan perannya.
Termasuk diantaranya butir-butir kesepakatan bagi seluruh anggota legislatif masing-masing partai agar tercipta iklim berpolitik yang kondusif. Hal ini sekaligus dimaksud agar kita bisa bekerja secara optimal untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan rakyat.
Untuk itulah, menurutnya, Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi yang sudah dibentuk dapat menjadi tempat membahas semua pandangan masing-masing partai anggota koalisi dengan semangat mengedepankan kepentingan rakyat.(SiasatKota)
